This study analyzes the social strategy and perception of the local community towards law enforcement in the alleged seizure of Production Forest in Sebubus Village, Sambas Regency. The case reflects the tension between national forestry norms and social practices at the village level, particularly regarding land tenure claims and the role of local authorities. This study aims to explain how society interprets the legitimacy of the law and how power relations affect social responses to alleged violations of state forest areas. The research uses a qualitative socio-legal approach with in-depth interview techniques, field observation, and analysis of regulatory documents and local media reports. The findings show that the effectiveness of law enforcement is not only determined by normative certainty, but also by perceptions of procedural fairness, transparency, and public participation. The community builds a social strategy through reporting and framing issues as a public interest to encourage accountability among the authorities. This research argues that the legitimacy of law at the local level depends on the integration between state norms and the legal culture of society. The contribution of this research lies in strengthening the socio-legal perspective in understanding forestry conflicts as a matter of legitimacy, not just an administrative violation.

[Penelitian ini mengkaji strategi sosial dan persepsi masyarakat lokal terhadap penegakan hukum dalam dugaan penguasaan Hutan Produksi di Desa Sebubus, Kabupaten Sambas. Kasus ini menunjukkan adanya ketegangan antara aturan kehutanan nasional dan praktik yang berkembang di tingkat desa, terutama terkait klaim penguasaan lahan dan peran aparat setempat. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana masyarakat memaknai legitimasi hukum, serta bagaimana relasi kekuasaan memengaruhi respons sosial terhadap dugaan pelanggaran kawasan hutan negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal kualitatif, dengan teknik wawancara mendalam, observasi lapangan, serta analisis dokumen peraturan dan pemberitaan media lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kepastian aturan, tetapi juga oleh persepsi masyarakat terhadap keadilan prosedur, transparansi, dan keterlibatan publik. Masyarakat membangun strategi sosial melalui pelaporan dan membingkai isu sebagai kepentingan bersama untuk mendorong akuntabilitas pihak berwenang. Penelitian ini menegaskan bahwa legitimasi hukum di tingkat lokal sangat bergantung pada keselarasan antara aturan negara dan budaya hukum masyarakat. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan perspektif sosio-legal dalam melihat konflik kehutanan sebagai persoalan legitimasi, bukan sekadar pelanggaran administratif.]